Direktur Eksekutif Walhi Jatim, Wahyu Eka Setyawan, mengatakan banjir adalah salah satu bentuk bahaya hidrometeorologi yang menunjukkan meningkatnya kerentanan suatu wilayah akibat perubahan iklim dan kerusakan ruang resapan air. “Fenomena ini bukan hanya persoalan alam, tetapi erat kaitannya dengan tata ruang yang buruk, alih fungsi kawasan hijau, minimnya ruang terbuka hijau yang berfungsi sebagai resapan air, serta masalah teknis seperti pendangkalan sungai dan betonisasi jalur air,” kata Wahyu, Kamis (26/12/2024).

Dampak banjir ini, lanjut Wahyu, harus dilihat dalam konteks yang lebih luas. Kerusakan di wilayah hulu seperti Malang Raya akibat alih fungsi lahan, perubahan tata ruang di wilayah tengah untuk pertanian, industri, dan pertambangan. Semuanya berdampak langsung ke wilayah hilir seperti Surabaya.

“Banjir tidak bisa dilihat dari persoalan lokal, tetapi menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Jawa Timur,” katanya.

Wahyu menguraikan, banjir bukan persoalan yang bisa diselesaikan hanya dengan membangun gorong-gorong, selokan, atau rumah pompa. Penyelesaian jangka panjang diperlukan. Seperti penataan ulang tata ruang, revitalisasi sungai, hingga penghentian sementara izin pembangunan kawasan industri.

Walhi Jatim, sambung Wahyu, menuntut Pemerintah Provinsi Jatim segera berkoordinasi untuk merumuskan kebijakan menyeluruh yang menanggapi persoalan banjir dengan pendekatan berbasis tata ruang, dan perubahan iklim.

Kemudian, pemerintah kota/kabupaten di Jatim harus memprioritaskan penanganan banjir, baik jangka pendek maupun panjang, melalui penyusunan roadmap yang berfokus pada pemulihan ruang resapan air dan perlindungan kawasan tangkapan air.

“Pemerintah Kota Surabaya harus segera merumuskan kebijakan konkret untuk mengatasi dampak krisis iklim, termasuk banjir yang kerap terjadi,” ujar Wahyu.

Begitu pula dalam persoalan banjir di Malang. Walhi Jatim meminta Pemerintah Kota Malang membuat kebijakan yang jelas untuk menangani krisis iklim sebagai penyebab banjir.

Tak hanya itu, Walhi juga menuntut adanya ruang partisipasi publik dan transparansi informasi dalam proses perumusan kebijakan, agar kebijakan yang dibuat tidak asal-asalan.

Wahyu bilang, Walhi Jatim akan mengajukan gugatan kebijakan kepada pemangku kepentingan jika dalam 6 bulan ke depan tidak ada langkah konkret untuk menangani bencana akibat krisis iklim dan buruknya tata ruang.

“Krisis iklim membutuhkan tindakan nyata dan kebijakan berkelanjutan. Pemerintah harus bergerak cepat untuk melindungi masyarakat dan lingkungan,” katanya.