“Janji Indonesia dalam pemenuhan Kesepakatan Paris yang dikomunikasikan dalam NDC dengan target 29% atau 41% bila bekerja sama dengan pihak internasional hanyalah janji semata. Karena target NDC Indonesia saat ini nyatanya berada dalam trayektori kenaikan temperatur 3-4 ⁰C,” kata Novita dari Extinction Rebellion Indonesia melalui keterangan pers, Jumat, 11 Desember 2020.  

“Kebijakan-kebijakan saat ini sangat jauh dari janji yang diucapkan. Kami tantang para pemimpin berucap dan bertindak dengan jujur pada dunia untuk masa depan kami,” tambahnya.

Analisis dari Climate Action Tracker pada September 2020 menilai kebijakan Indonesia sangat tidak memadai. Program pemulihan nasional pemerintah disebut tidak mendukung opsi rendah karbon, serta masih menjamin utilitas listrik menggunakan batu bara.

Kebijakan tak sesuai target

Juru Kampanye Walhi Jakarta Rehwinda mengatakan, target penurunan emisi pemerintah tidak sesuai dengan kebijakan yang ada saat ini. Salah satunya, pembangunan proyek pembangkit listrik uap (PLTU) Jawa 9 dan 10 yang bersumber dari batu bara.

“Jika pemerintah serius menurunkan emisi sesuai dengan target NDC, maka proyek PLTU baru yang berbahan batubara harus dihentikan. Strategi serius transisi energi harus dijalankan. Pemenuhan listrik di jawa yang sudah surplus tidak ada urgensi untuk pembangunan itu,” kata Rehwinda, Jumat, 11 Desember 2020.

Rehwinda juga menyorot mengenai kebijakan pemerintah membuka hutan untuk tambang batu bara. Menurutnya, aktivitas ekonomi yang menghilangkan fungsi hutan dalam penyerapan emisi malah diberi karpet merah oleh pemerintah.

“Masa depan kami bergantung pada keputusan para pemimpin saat ini. Di depan mata kami jutaan hektar hutan Indonesia dibabat atas nama investasi para kaum oligarki dan hilangnya kekayaan yang sebenarnya keanekaragaman hayati kita. Apa yang akan kami miliki 100 tahun mendatang? Kami akan terus bersuara mengatakan yang benar,” kata Salsabila dari Jaga Rimba.

“Kami yakin kami masih punya harapan jika pemerintah, industri dan para pemangku kebijakan lainnya bersatu untuk menempatkan krisis iklim sebagai krisis dan bertindak bahwa keselamatan rakyat adalah prioritas. Kami mengharapkan pembaharuan NDC Indonesia kembali ke arah yang benar dan dapat menekan peningkatan suhu bumi ke 1,5⁰C,” katanya.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar sebelumnya mengatakan, pembentukan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) memperjelas kesiapan Indonesia melaksanakan implementasi kesepakatan Paris dan amanat UUD 1945 Pasal 28H.

''Langkah ini penting sebab sudah cukup banyak prestasi masyarakat Indonesia dalam upaya mengatasi dampak perubahan iklim, seperti reduksi emisi gas rumah kaca yang menjadi indikator, '' kata Siti saat mengikuti Konferensi Perubahan Iklim (COP)24 di Katowice, Polandia. Desember 2018.

Target tahun 2030, NDC Indonesia akan menurunkan sekitar 29 persen emisi GRK atau setara 2,8 giga ton CO2. Tahun 2016 tercatat penurunan yang dicapai sudah mencapai 8,7 persen dan tahun 2017 10,8 persen.